[Tugas Sistem Informasi] Kajian UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

By | 7 April 2012

Sejak DPR ketuk palu pada tanggal 25 Maret 2008  yang menyatakan bahwa RUU ITE  telah resmi menjadi Undang-Undang, maka Indonesia dengan resmi memiliki regulasi dibidang pemanfatan teknologi informasi. Regulasi yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terbilang cukup terlambat jika dibandingkan dengan negara tetangga –Malaysia– yang telah terlebih dahulu menelurkan lebih dari satu regulasi di bidang teknologi informasi.

Ketika Indonesia masih mengandalkan satu regulasi yang mengatur sektor teknologi informasi secara umum dalam satu undang-undang, Malaysia telah menelurkan beberapa regulasi setingkat undang-undang yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan sektor teknologi informasi.

Secara umum, ada beberapa hal selalu menjadi bahasan dalam setiap regulasi cyber law termasuk di Malaysia dan Indonesia.  Yaitu, penamaan domain, konten pornografi, tandatangan digital, perlindungan hak cipta, dan juga perlindungan data personal, .

Di Negeri Jiran, regulasi masing-masing aspek dalam dunia teknologi informasi tersebut di buat terpisah. Semisal UU Kejahatan Komputer, UU Tandatangan Digital, UU Hak Cipta (amademen),  serta UU Perlindungan Data Personal (Personal Data Protection Act / PDPA) yang masih dalam bentuk rancangan dan ditargetkan akan ketuk palu pada pertengahan tahun 2012.

uu no.11 tahun 2008 tentang ite

Sementara di Indonesia, semua aspek yang terkandung dan terkait erat dengan cyber cryme masih di atur dalam satu undang-undang yang sampai sekarang kita kenal sebagai UU ITE yang pelaksanaan teknis masing-masing aspek ditopang dengan peraturan pemerintah. Undang- undang yang disusun  dengan salah satu tujuannya untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi (pasal 4 huruf e) ini mengatur tentang  informasi, dokumen, sertifikasi,  tandatangan, serta transaksi elektronik dan juga mengatur dengan tegas tentang penamaan domain, hak kekayaan intelektual,  dan perlindungan hak pribadi.

Dalam undang-undang ini juga tidak lupa dijelaskan perbuatan apa saja yang dilarang dalam dunia maya/cyber crime yang meliputi perbuatan asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan, berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan, ancaman kekerasan, akses komputer pihak lain tanpa izin, penyadapan serta perubahan/penghilangan informasi, virus komputer dan juga phising. Namun secara teknis, ada satu hal yang paling menjadi sorotan dari para profesional maupun pengamat IT, yaitu tidak adanya pasal bahkan ayat yang mengatur tentang spamming, yang notabene merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi informasi terbesar di Indonesia. Padahal menurut riset terbaru yang dilakukan oleh Sophos pada kuartal pertama tahun 2012 menunjukkan bahwa Indonesia dan Rusia sebagai penyumbang spam (email sampah) terbesar ke-4 di dunia dengan masing-masing menyumbangkan 5% spam.

Nasib UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Walaupun telah disahkan sebagai undang sejak empat tahun lalu, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ini masih belum bisa berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan belum ditetapkannya satu pun dari tiga peraturan pemerintah yang seharusnya menjadi penopang pelaksanaan UU tersebut. Ketiga peraturan pemerintah (PP) tersebut masih sebatas rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang sampai sekarang tidak jelas nasibnya. Ketiga RPP yang diamanatkan dalam UU ITE adalah RPP Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi elektronik (PITE), RPP Data Strategis, dan RPP e-goverment.

Kenyataan ini sangat bertolak belakang dengan UU ITE itu sendiri yang pada BAB XIII: Ketentuan Penutup, Pasal 54 Ayat 2 yang menyatakan bahwa peraturan pemerintah sudah harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya undang-undang tersebut.  Semoga UU ITE ini bukan sekedar ide yang berhasil disepakati tanpa ada implementasi hanya dikarenakan tersandung proses regulasi yang berbelit-belit dan atau pressure dari pihak-pihak yang keuntungannya berkurang ketika UU ini terlaksana dengan efektif.

Referensi:

Ahmadjayadi C. 2008. Perlunya Cyberlaw dalam Rangka Menghadapi dan Menanggulangi Kejahatan Dunia Maya. Bul Hukum Perbankan dan Kebanksentralan 6 (1): 1-6.
Prastowo BN. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. www.depkominfo.go.id.
http://bestchildrenofgod.wordpress.com/uu-ite-indonesia-dengan-4-negara-asean/ [01 Mei 2012].
http://bisnis.com/articles/kominfo-lambat-membuat-pp-turunan-uu-ite [01 Mei 2012].
http://deptan.go.id/hukum-ipublik/index.php/component/content/article/4-info-aktual/33-rpp-informasi-dan-transaksi-elektronik [01 Mei 2012].
http://foongchengleong.com/2012/02/enforcement-of-the-malaysian-personal-data-protection-act-2010-2/ [01 Mei 2012].
http://nakedsecurity.sophos.com/2012/04/23/india-becomes-the-king-of-the-spammers-stealing-americas-crown/ [01 Mei 2012].
http://publikasi.kominfo.go.id/handle/54323613/11 [01 Mei 2012].
http://setneg.go.id/index.php?catname=PP&catid=3&tahun=0&Itemid=42&option=com_perundangan&task=&act= [01 Mei 2012].

2 thoughts on “[Tugas Sistem Informasi] Kajian UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

  1. Pingback: Pro Kontra SOPA dan PIPA: Dari Hollywod Hingga Nusantara ← pararang[dot]com

  2. Outbound di malang

    salam gan …
    menghadiahkan Pujian kepada orang di sekitar adalah awal investasi Kebahagiaan Anda…
    di tunggu kunjungan balik.nya gan !

    Reply

Hai, would be nice if you leave a reply. :D